Konflik antara militer Myanmar dengan pemerintahan sipil sudah berlangsung sejak tahun 1940-an.

Sebelum bernama Myanmar, negara tersebut mulanya bernama Burma.

Perubahan nama Burma menjadi Myanmar diawali dari masa penjajahan Inggris di abad ke-19.

Inggris menyebut wilayah Myanmar yang saat itu dikuasainya sebagai Burma, mengacu keoada kelompok etnis dominan, Burman.

Setelah merdeka pada 1948, negara itu tetap menggunakan nama peninggalan Inggris yakni Persatuan Burma.

40 tahun berselang, terjadi insiden protes massal dan kerusuhan skala besar. Kekuasaan diambil alih oleh junta militer, dan mengubah nama negara menjadi Persatuan Myanmar di tahun 1989.

Selain nama negara, militer juga mengubah nama ibu kota dari Rangoon menjadi Yangon.

Alasan pergantian nama ini didorong keinginan militer untuk meninggalkan nama yang diwarisi oleh masa lalu kolonial, dan membuat nama baru yang dapat menyatukan semua 135 etnis secara resmi, bukan hanya orang Burma.

Hal ini mendapatkan banyak kritik dan pertentangan. Alasannya adalah dalam bahasa Burma, kata 'Myanmar' adalah versi formal dari 'Burma sehingga artinya sama saja.

Banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama "Burma" karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu.

Nama Myanmar akhirnya mulai digunakan secara resmi oleh sebagian besar pemerintah asing dan organisasi internasional. Aung San Suu Kyi, yang menjadi pemimpin de facto negara itu pada 2016, juga menyatakan dukungannya untuk menggunakan Myanmar atau Burma.

Di dalam negeri, para pemimpin oposisi menjelaskan hal itu sudah tak lagi menjadi suatu masalah.

Namun, beberapa negara di dunia masih menyebut Myanmar dengan nama Burma.(*)

Motion Grafis: Agus Eko