Indonesia Desak Myanmar Menahan Diri Usai Menahan Aung San Suu Kyi
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Situasi Myanmar memanas usai militer mengambil alih negara tersebut pada Senin (01/02/2021).
Ambil alih kekuasaan ini disusul dengan kabar ditahannya para pemimpin politik Myanmar termasuk di antaranya Presiden Myanmar Win Mynt, Aung San Suu Kyi serta tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi.
Alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti klaim kecurangan pemilih oleh militer dalam pemilihan November lalu.
Tidak sampai di situ, hal ini juga imbas dari kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis virus corona.
Menanggapi hal ini Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri.
Adapun pernyataan tertulis dikeluarkan di laman Twitter Kementerian Luar Negeri.
Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar. Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.
Ambil alih kekuasaan ini disusul dengan kabar ditahannya para pemimpin politik Myanmar termasuk di antaranya Presiden Myanmar Win Mynt, Aung San Suu Kyi serta tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi.
Alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti klaim kecurangan pemilih oleh militer dalam pemilihan November lalu.
Tidak sampai di situ, hal ini juga imbas dari kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis virus corona.
Menanggapi hal ini Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri.
Adapun pernyataan tertulis dikeluarkan di laman Twitter Kementerian Luar Negeri.
Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar. Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia. Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.