Arief Budiman Akui Situs KPU Sering Diretas Hacker
- 5 tahun yang lalu
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUN-VIDEO.COM - Indonesia tengah mempersiapkan Pemilu 2019 pada 17 April besok. Dalam pelaksanaannya para penyelenggara pemilu ternyata dihadapkan pada gelombang serangan peretasan. Target serangan itu ditujukan pada situs KPU RI.
Kabar ini dibenarkan Ketua KPU RI Arief Budiman. Bahkan, kegiatan itu selalu terjadi secara berkesinambungan.
"Kalau nyerang ke web kita memang ada terus, dan itu bisa datang dari mana-mana," ungkap Arief saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).
Dari serangan peretasan itu, mengakibatkan website KPU sering mengalami stuck, lagging, namun masih bisa digunakan.
Jika dilihat kembali, IP address alias alamat identifikasi untuk tiap perangkat komputer yang terdeteksi, datang dari luar dan dalam negeri. Tapi Arief enggan sebutkan asal negaranya.
Menurutnya itu tidak diperlukan lantaran para hacker yang menyerang belum ditangkap, dan pengungkapan asal negara dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik.
"Kalau dilihat IP addressnya itu datang dari dalam negeri, dan dari luar negeri. Saya pikir tidak perlulah disebut nama negaranya," ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, tak cukup menyimpulkan dari mana serangan hacker itu berasal hanya lewat IP Addressnya saja. Karena bukan tidak mungkin IP Address terdeteksi luar negeri, namun dioperasikan oleh orang dalam negeri. Begitu juga sebaliknya.
Pernyataan Arief itu sekaligus membantah anggapan dua negara, China dan Rusia yang sedang berupaya mengganggu pesta demokrasi di Indonesia.
"Yang pakai IP Address dari luar bisa juga sebetulnya orangnya dari dalam. Jadi, tidak seperti yang diberitakan itu bahwa yang ngehack itu pasti dari situ, nggak," tegas dia.
Katanya, para hacker yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019 ini bertujuan memanipulasi dan memodifikasi isi konten sebaik mungkin untuk membuat ghost voters atau pemilih beridentitas palsu.
Serangan peretasan bukan terjadi secara tiba-tiba di Pemilu Serentak 2019, melainkan sejak pesta demokrasi tahun 2004, juga 2014.
Alasan mengapa tahun ini begitu massive terjadi karena di tahun 2019 hampir seluruh instrumen menggunakan teknologi informasi.
"Mulai pemilu 2014 udah ada hacker bahkan mungkin sejak 2004 dulu sejak saya jadi penyelenggara pemilu ya ada," ujarnya.
Namun, kata dia, potensi gangguan akibat peretasan tersebut tak akan berdampak pada jalannya pelaksanaan Pemilu 2019 yang tinggal menyisakan 35 hari lagi.
Selain menggunakan cara penghitungan manual, KPU juga memakai rekap berjenjang melalui berita. Sehingga, bila sistem milik KPU diserang, maka itu tidak akan berdampak pada proses penghitungan surat suara.
"Jadi andaikan sistem diserang sama KPU, itu nggak apa-apa," katanya.
Arief bersama jajaran lainnya terus berupaya menjaga sistem KPU tetap aman terkendali.
"Kalau sampai sekarang sudah bisa ditangani semua. Kalau orang kan mau nyerang pasti datang terus, tapi kita berupaya membentengi menjaga supaya kita aman," ungkapnya.
TRIBUN-VIDEO.COM - Indonesia tengah mempersiapkan Pemilu 2019 pada 17 April besok. Dalam pelaksanaannya para penyelenggara pemilu ternyata dihadapkan pada gelombang serangan peretasan. Target serangan itu ditujukan pada situs KPU RI.
Kabar ini dibenarkan Ketua KPU RI Arief Budiman. Bahkan, kegiatan itu selalu terjadi secara berkesinambungan.
"Kalau nyerang ke web kita memang ada terus, dan itu bisa datang dari mana-mana," ungkap Arief saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).
Dari serangan peretasan itu, mengakibatkan website KPU sering mengalami stuck, lagging, namun masih bisa digunakan.
Jika dilihat kembali, IP address alias alamat identifikasi untuk tiap perangkat komputer yang terdeteksi, datang dari luar dan dalam negeri. Tapi Arief enggan sebutkan asal negaranya.
Menurutnya itu tidak diperlukan lantaran para hacker yang menyerang belum ditangkap, dan pengungkapan asal negara dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik.
"Kalau dilihat IP addressnya itu datang dari dalam negeri, dan dari luar negeri. Saya pikir tidak perlulah disebut nama negaranya," ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, tak cukup menyimpulkan dari mana serangan hacker itu berasal hanya lewat IP Addressnya saja. Karena bukan tidak mungkin IP Address terdeteksi luar negeri, namun dioperasikan oleh orang dalam negeri. Begitu juga sebaliknya.
Pernyataan Arief itu sekaligus membantah anggapan dua negara, China dan Rusia yang sedang berupaya mengganggu pesta demokrasi di Indonesia.
"Yang pakai IP Address dari luar bisa juga sebetulnya orangnya dari dalam. Jadi, tidak seperti yang diberitakan itu bahwa yang ngehack itu pasti dari situ, nggak," tegas dia.
Katanya, para hacker yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019 ini bertujuan memanipulasi dan memodifikasi isi konten sebaik mungkin untuk membuat ghost voters atau pemilih beridentitas palsu.
Serangan peretasan bukan terjadi secara tiba-tiba di Pemilu Serentak 2019, melainkan sejak pesta demokrasi tahun 2004, juga 2014.
Alasan mengapa tahun ini begitu massive terjadi karena di tahun 2019 hampir seluruh instrumen menggunakan teknologi informasi.
"Mulai pemilu 2014 udah ada hacker bahkan mungkin sejak 2004 dulu sejak saya jadi penyelenggara pemilu ya ada," ujarnya.
Namun, kata dia, potensi gangguan akibat peretasan tersebut tak akan berdampak pada jalannya pelaksanaan Pemilu 2019 yang tinggal menyisakan 35 hari lagi.
Selain menggunakan cara penghitungan manual, KPU juga memakai rekap berjenjang melalui berita. Sehingga, bila sistem milik KPU diserang, maka itu tidak akan berdampak pada proses penghitungan surat suara.
"Jadi andaikan sistem diserang sama KPU, itu nggak apa-apa," katanya.
Arief bersama jajaran lainnya terus berupaya menjaga sistem KPU tetap aman terkendali.
"Kalau sampai sekarang sudah bisa ditangani semua. Kalau orang kan mau nyerang pasti datang terus, tapi kita berupaya membentengi menjaga supaya kita aman," ungkapnya.