Minyak Goreng Mahal Jadi Mimpi Buruk, Ini Ulah Mafia atau Regulasi Tata Niaga yang Lemah?!
- 2 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Minyak goreng langka dan mahal, jadi masalah yang membuat resah warga beberapa bulan terakhir.
Bagaimana tidak?, dampaknya langsung dirasakan berbagai lapisan masyarakat.
Situasi ini jadi pemandangan yang jamak ditemui dalam beberapa waktu terakhir.
Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulangkali berjanji pasokan minyak murah aman dan bisa tersedia di pasaran, realita di masyarakat berkata lain.
Di pasar tradisional berbagai daerah, warga terutama kaum ibu rela antre mendapatkan minyak goreng lewat berbagai operasi pasar yang digelar sejumlah pihak.
Baca Juga Diduga Ilegal dan Mencurigakan, 2 Truk Berisi 10 Ton Minyak Goreng Diamankan TNI AL di NTT di https://www.kompas.tv/article/274023/diduga-ilegal-dan-mencurigakan-2-truk-berisi-10-ton-minyak-goreng-diamankan-tni-al-di-ntt
Di jaringan minimarket, jika pun ada harganya naik dua kali lipat.
Kondisi ini memicu demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur.
Aksi yang berujung ricuh itu menuntut turunnya harga minyak goreng dan menuntut pencopotan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Alternatif solusi dibahas Presiden Joko Widodo bersama perwakilan petani sawit swadaya didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3/2022) lalu.
Baca Juga Macron akan Kontak Putin, Bahas Operasi Kemanusiaan Luar Biasa untuk Evakuasi Warga Sipil Mariupol di https://www.kompas.tv/article/274012/macron-akan-kontak-putin-bahas-operasi-kemanusiaan-luar-biasa-untuk-evakuasi-warga-sipil-mariupol
Jokowi juga mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak langka dan dijangkau dengan harga murah.
Pengawasan di lapangan harus tegas dilakukan, setidaknya untuk kebijakan subsidi minyak goreng curah agar benar berjalan dan tepat sasaran.
Termasuk menindak tegas jika benar ada dugaan mafia di balik langka dan mahalnya minyak goreng.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/274025/minyak-goreng-mahal-jadi-mimpi-buruk-ini-ulah-mafia-atau-regulasi-tata-niaga-yang-lemah
Bagaimana tidak?, dampaknya langsung dirasakan berbagai lapisan masyarakat.
Situasi ini jadi pemandangan yang jamak ditemui dalam beberapa waktu terakhir.
Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulangkali berjanji pasokan minyak murah aman dan bisa tersedia di pasaran, realita di masyarakat berkata lain.
Di pasar tradisional berbagai daerah, warga terutama kaum ibu rela antre mendapatkan minyak goreng lewat berbagai operasi pasar yang digelar sejumlah pihak.
Baca Juga Diduga Ilegal dan Mencurigakan, 2 Truk Berisi 10 Ton Minyak Goreng Diamankan TNI AL di NTT di https://www.kompas.tv/article/274023/diduga-ilegal-dan-mencurigakan-2-truk-berisi-10-ton-minyak-goreng-diamankan-tni-al-di-ntt
Di jaringan minimarket, jika pun ada harganya naik dua kali lipat.
Kondisi ini memicu demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur.
Aksi yang berujung ricuh itu menuntut turunnya harga minyak goreng dan menuntut pencopotan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.
Alternatif solusi dibahas Presiden Joko Widodo bersama perwakilan petani sawit swadaya didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/3/2022) lalu.
Baca Juga Macron akan Kontak Putin, Bahas Operasi Kemanusiaan Luar Biasa untuk Evakuasi Warga Sipil Mariupol di https://www.kompas.tv/article/274012/macron-akan-kontak-putin-bahas-operasi-kemanusiaan-luar-biasa-untuk-evakuasi-warga-sipil-mariupol
Jokowi juga mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak langka dan dijangkau dengan harga murah.
Pengawasan di lapangan harus tegas dilakukan, setidaknya untuk kebijakan subsidi minyak goreng curah agar benar berjalan dan tepat sasaran.
Termasuk menindak tegas jika benar ada dugaan mafia di balik langka dan mahalnya minyak goreng.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/274025/minyak-goreng-mahal-jadi-mimpi-buruk-ini-ulah-mafia-atau-regulasi-tata-niaga-yang-lemah