Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai yang Cikal Bakalnya Diawali dari PNI
- 5 tahun yang lalu
TRIBUN-VIDEO.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia.
Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.
PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.
Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah.
Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Soekarno, Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.
Namun pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.
Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.
Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.
Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.
Akhirnya pada 27 Juli 196 pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarnoputri.
Perisiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Setelah persitiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR.
Karena pemerintahab Soeharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.
Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.
Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.
Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 200-2005.
Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.
Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.
PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.
Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah.
Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Soekarno, Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.
Namun pemerintahan Soeharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Soekarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.
Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.
Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.
Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.
Akhirnya pada 27 Juli 196 pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarnoputri.
Perisiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Setelah persitiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR.
Karena pemerintahab Soeharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.
Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.
Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.
Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 200-2005.
Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.