Pemerhati Masyarakat Adat: Debat Pertama Tidak Ada yang Mengangkat Hak Masyarakat Adat
- 5 tahun yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerhati masyarakat adat Indonesia, Rukka Sombolinggi mengkritik para pasangan calon (paslon) Pemilu 2019 dalam acara Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden yang digelar KPU 17 Januari 2019 lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) itu, kedua pasangan calon tak ada yang mengangkat masalah hak masyarakat adat.
Hal tersebut dinyatakan dalam jumpa pers di sebuah hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).
"Ketiadaan masyarakat adat sebagai sebuah pemangku hak di dalam debat presiden, itu sebenarnya menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya kita melihat Hak Asasi Manusia di negeri ini. Dari kedua calon presiden, ini tidak ada yang menyebutkan sama sekali," kata Rukka Sombolinggi.
Rukka menjelaskan, padahal masyarakat adat sudah ada sejak Republik Indonesia beridiri.
Oleh sebab itu, calon pemimpin negeri semestinya memiliki program-program kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya mengenai tanah adat, hukum adat, dan agama tradisional.
Rukka mengaku, saat ini tak sedikit masyarakat kehilangan hak pilihnya karena agama/kepercayaan mereka tidak diakui.
Sebagaiaman diketahui, dalam acara debat pertama tersebut, tema debat mengenai Hak Asasi Manusia, Hukum, Korupsi, dan Terorisme. (*)
TRIBUN-VIDEO.COM - Pemerhati masyarakat adat Indonesia, Rukka Sombolinggi mengkritik para pasangan calon (paslon) Pemilu 2019 dalam acara Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden yang digelar KPU 17 Januari 2019 lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) itu, kedua pasangan calon tak ada yang mengangkat masalah hak masyarakat adat.
Hal tersebut dinyatakan dalam jumpa pers di sebuah hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2019).
"Ketiadaan masyarakat adat sebagai sebuah pemangku hak di dalam debat presiden, itu sebenarnya menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya kita melihat Hak Asasi Manusia di negeri ini. Dari kedua calon presiden, ini tidak ada yang menyebutkan sama sekali," kata Rukka Sombolinggi.
Rukka menjelaskan, padahal masyarakat adat sudah ada sejak Republik Indonesia beridiri.
Oleh sebab itu, calon pemimpin negeri semestinya memiliki program-program kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya mengenai tanah adat, hukum adat, dan agama tradisional.
Rukka mengaku, saat ini tak sedikit masyarakat kehilangan hak pilihnya karena agama/kepercayaan mereka tidak diakui.
Sebagaiaman diketahui, dalam acara debat pertama tersebut, tema debat mengenai Hak Asasi Manusia, Hukum, Korupsi, dan Terorisme. (*)