Pemerintahan Jokowi Masih Kurang Ajak Masyarakat Kurangi Rokok
- 5 tahun yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai masih kurang dalam hal mengajak masyarakat untuk hidup sehat.
Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi yang melihat berdasarkan kurangnya pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mengatasi konsumsi rokok di Indonesia.
“Ya karena sejak dilantik sampai sekarang itu statement dan kebijakan Kemenkes oengendalian rokok sangat lemah. Ini saya kira lebih lemah dari dua tiga periode sebelumnya,” kata Tulus saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Pemerintah diminta meningkatan kebijakan soal rokok ini didorong dengan banyaknya orang yang merokok dengan persentase perokok aktif di Indonesia mencapai 35 persen.
Sementara itu lebih dari 70 persen adalah perokok pasif yang juga bisa terkena dampak dari bahaya kandungan dalam rokok.
Dari kandungan dalam rokok tersebut timbulah penyakit seperti kanker, stroke, jantung, hingga hipertensi yang masuk dalam penyakit tidak menular yang dinilai saat ini menyebabkan tingginya pengeluaran BPJS Kesehatan.
“Konsumsi tembakau menjadi yang pertama meningkatkan jumlah penyakit tidak menular terutama jebolnya BPJS Kesehatan. Inilah Kemenkes kurang optimal dalam berkampanye utnuk upaya hidup sehat,” kata Tulus.
Maka upaya Kemenkes dengan iklan ajakan tidak merokok, rencana menambahkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai masih kurang, pemerintah harus tetap menaikan pajak cukai rokok.
Dengan naiknya cukai rokok akan membuat orang-orang di Indonesia ogah membeli rokok sehingga secara tidak langsung akan mengurangi perokok di Indonesia.
“Yang utama adalah cukai karena dengan kenaikan cukai bisa menjadikan rokok mahal dan orang miskin tidak beli, yang anak-anak tidak konsumsi,” pungkas Tulus.
TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai masih kurang dalam hal mengajak masyarakat untuk hidup sehat.
Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi yang melihat berdasarkan kurangnya pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mengatasi konsumsi rokok di Indonesia.
“Ya karena sejak dilantik sampai sekarang itu statement dan kebijakan Kemenkes oengendalian rokok sangat lemah. Ini saya kira lebih lemah dari dua tiga periode sebelumnya,” kata Tulus saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Pemerintah diminta meningkatan kebijakan soal rokok ini didorong dengan banyaknya orang yang merokok dengan persentase perokok aktif di Indonesia mencapai 35 persen.
Sementara itu lebih dari 70 persen adalah perokok pasif yang juga bisa terkena dampak dari bahaya kandungan dalam rokok.
Dari kandungan dalam rokok tersebut timbulah penyakit seperti kanker, stroke, jantung, hingga hipertensi yang masuk dalam penyakit tidak menular yang dinilai saat ini menyebabkan tingginya pengeluaran BPJS Kesehatan.
“Konsumsi tembakau menjadi yang pertama meningkatkan jumlah penyakit tidak menular terutama jebolnya BPJS Kesehatan. Inilah Kemenkes kurang optimal dalam berkampanye utnuk upaya hidup sehat,” kata Tulus.
Maka upaya Kemenkes dengan iklan ajakan tidak merokok, rencana menambahkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai masih kurang, pemerintah harus tetap menaikan pajak cukai rokok.
Dengan naiknya cukai rokok akan membuat orang-orang di Indonesia ogah membeli rokok sehingga secara tidak langsung akan mengurangi perokok di Indonesia.
“Yang utama adalah cukai karena dengan kenaikan cukai bisa menjadikan rokok mahal dan orang miskin tidak beli, yang anak-anak tidak konsumsi,” pungkas Tulus.