PDIP Dukung Jokowi Reshuffle 'Menteri Antitesa'
- tahun lalu
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengocok ulang alias reshuffle kabinet.
Jokowi, menurut Hasto, membutuhkan menteri yang fokus memikirkan kondisi ekonomi saat ini. Menteri yang menciptakan antitesis hanya memicu kerumitan dalam tata pemerintahan negara.
Komentar ini muncul usai kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan menyebut calon presiden (capres) dari partainya, Anies Baswedan, merupakan antitesis Jokowi. Pernyataan tersebut membuat Zulfan dinonaktifkan dari NasDem per Kamis (13/10).
Keputusan NasDem memilih Anies menimbulkan desakan agar Jokowi memberhentikan menteri dari partai tersebut. Para relawan Jokowi menilai sosok Anies sangat kental dengan politik identitas sehingga berseberangan dengan Presiden.
Partai NasDem yang berada di koalisi pemerintahan memiliki tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
Jokowi, menurut Hasto, membutuhkan menteri yang fokus memikirkan kondisi ekonomi saat ini. Menteri yang menciptakan antitesis hanya memicu kerumitan dalam tata pemerintahan negara.
Komentar ini muncul usai kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan menyebut calon presiden (capres) dari partainya, Anies Baswedan, merupakan antitesis Jokowi. Pernyataan tersebut membuat Zulfan dinonaktifkan dari NasDem per Kamis (13/10).
Keputusan NasDem memilih Anies menimbulkan desakan agar Jokowi memberhentikan menteri dari partai tersebut. Para relawan Jokowi menilai sosok Anies sangat kental dengan politik identitas sehingga berseberangan dengan Presiden.
Partai NasDem yang berada di koalisi pemerintahan memiliki tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.