Wali Kota Tangerang Akui Ada Pungutan Liar Bansos di Wilayahnya.

  • 3 tahun yang lalu
KOMPAS.TV - Akui adanya masalah manajemen data dalam pemberian bantuan sosial, Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah membenahi data warga penerima setiap bulan agar tak muncul data ganda.

Kementerian Sosial menyebut, membenahi data penerima bantuan sosial untuk mencegah korupsi yang sama berulang.

Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini permasalahan utama yang dihadapi karena terlalu banyak data untuk menyalurkan bansos.

Risma mengakui banyaknya data ganda dan data yang sudah tak valid seperti penerima ganda dan pindah wilayah.

Sementara itu Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyebut ada 18 temuan bantuan sosial salah sasaran dan 165 laporan tidak menerima bansos.

Arief mengakui masih adanya pungutan liar yang ditemukan pada saat pembagian bansos di wilayahnya.

Misalnya kendala pendampingan pengambilan kartu bantuan bagi warga lansia dan penyandang disabilitas.

Arief mengusulkan bantuan berupa uang nantinya bisa disalurkan melalui dompet digital yang bisa diakses langsung melalui gawai penerima bantuan.

Di awal Januari 2021 Kementerian Sosial mencatat ada 193 juta lebih penerima bebagai jenis bantuan dari pemerintah.

Namun, setelah adanya perbaikan data hingga akhir Juni 2021 tersaring menjadi 139 juta lebih.

Kementerian Sosial menyebut, perbaikan data akan dilakukan pada minggu ketiga setiap bulannya guna mendapatkan data yang paling baru.

Dianjurkan