Pengamat Sebut Posisi Moeldoko Strategis, Rebut Demokrat Lalu Jadi Koalisi
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Terlibatnya pejabat negara dalam aksi pengambil alihan partai politik dinilai membuat demokrasi Indonesia semakin merosot.
Pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, menyebut aksi ini sebagai kemunduran berdemokrasi di Indonesia.
"Pak Moeldoko ini pejabat negara di Istana Kepresidenan, Staf Kepresidenan, itu kantor yang sangat strategis yang langsung berhubungan dengan presiden. Konsen saya adalah tidak boleh lembaga negara itu partisan," kata Saiful.
Saiful menilai keterlibatan Kepala KSP Moeldoko dalam pengambil alihan Partai Demokrat bisa jadi agenda untuk memperkecil jumlah oposisi pemerintah.
"Sekarang demokrat kalau diambil alih oleh Pak Moeldoko pasti akan bergabung dalam koalisi itu. Maka tinggal PKS satu tinggal kekuatan sekitar 8 persen di parlemen yang akan berteriak-teriak tanpa didengar orang," sambung Saiful.
Pengamat politik yang juga pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, menyebut aksi ini sebagai kemunduran berdemokrasi di Indonesia.
"Pak Moeldoko ini pejabat negara di Istana Kepresidenan, Staf Kepresidenan, itu kantor yang sangat strategis yang langsung berhubungan dengan presiden. Konsen saya adalah tidak boleh lembaga negara itu partisan," kata Saiful.
Saiful menilai keterlibatan Kepala KSP Moeldoko dalam pengambil alihan Partai Demokrat bisa jadi agenda untuk memperkecil jumlah oposisi pemerintah.
"Sekarang demokrat kalau diambil alih oleh Pak Moeldoko pasti akan bergabung dalam koalisi itu. Maka tinggal PKS satu tinggal kekuatan sekitar 8 persen di parlemen yang akan berteriak-teriak tanpa didengar orang," sambung Saiful.