Demokrat Yakini Pejabat Pemerintahan Yang Dicatut, Tak Tahu Soal Kudeta Partai
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya memastikan, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat.
"Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut",
Demokrat meyakini, nama-nama pejabat pemerintahan tersebut dicatut oleh Moeldoko yang dinilai terlibat dalam GPKPD tersebut.
"Adapun, yang menyebut nama-nama pejabat pemerintahan itu berasal dari saudara Moeldoko, dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak betemu mereka", tambahnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga meyakini, para pejabat tersebut sama sekali tidak mengetahui terkait gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat tersebut.
"Ketum AHY telah menyampaikannya keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh saudara Moeldoko, atau pelaku GPKPD lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini. Ketum AHY juga menyampaikan, pejabat-pejabat itu dicatut namanya", tambahnya.
Sebelumnya, putra Mantan Presiden SBY ini mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait gerakan GPKPD tersebut.
Namun, Presiden Jokowi menolak untuk menjawab surat tersebut, karena dinilai merupakan masalah internal.
"Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut",
Demokrat meyakini, nama-nama pejabat pemerintahan tersebut dicatut oleh Moeldoko yang dinilai terlibat dalam GPKPD tersebut.
"Adapun, yang menyebut nama-nama pejabat pemerintahan itu berasal dari saudara Moeldoko, dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak betemu mereka", tambahnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga meyakini, para pejabat tersebut sama sekali tidak mengetahui terkait gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat tersebut.
"Ketum AHY telah menyampaikannya keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh saudara Moeldoko, atau pelaku GPKPD lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini. Ketum AHY juga menyampaikan, pejabat-pejabat itu dicatut namanya", tambahnya.
Sebelumnya, putra Mantan Presiden SBY ini mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait gerakan GPKPD tersebut.
Namun, Presiden Jokowi menolak untuk menjawab surat tersebut, karena dinilai merupakan masalah internal.