Distribusi Vaksin Harus dengan Dasar Medis dan Epidemiologi, Bukan Kemampuan Finansial

  • 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Rosan Perkasa Roeslani, akhirnya buka suara. Menyatakan program vaksinasi Covid-19 mandiri yang digagas para pengusaha demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Penjelasan Rosan adalah untuk memberikan gambaran kepada sejumlah pihak yang masih ragu dengan vaksinasi mandiri.

Alasannya, prinsip kesetaraan dan keadilan bagi warga yang semestinya mendapat vaksin tetapi tak mampu secara finansial.

Koalisi warga untuk keadilan akses kesehatan menilai wacana pembukaan jalur vaksinasi mandiri Covid-19 berpotensi menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses kesehatan.

Merujuk pada rekomendasi WHO, vaksinasi seharusnya memprioritaskan kelompok rentan terpapar seperti tenaga kesehatan, kelompok lansia, dan warga yang tinggal di zona penularan tinggi.

"Distribusi vaksin harus dengan dasar medis dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial," ujar Irma Hidayana, Co-Founder platform Laporcovid19 yang tergabung dalam koalisi warga.

Pekan lalu, skema vaksinasi mandiri diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo demi mempercepat target capaian herd immunity atau kekebalan kolektif. Herd immunity dipercaya bisa mengurangi penularan Covid-19 secara pesat.

Vaksinasi mandiri karyawan oleh perusahaan diusulkan sejumlah pengusaha nasional dalam acara kompas 100 CEO Forum.

Opsi ini muncul setelah target yang ingin dicapai di daerah-daerah untuk vaksinasi belum tercapai. Sejumlah hal jadi tantangannya, termasuk vaksinator dan tenaga kesehatan penerima vaksin yang tidak bisa hadir karena mesti bertugas di saat vaksinasi massal dijalankan.

Ada lima jenis vaksin yang sudah dipesan pemerintah untuk diberikan gratis kepada kelompok warga prioritas.

Dianjurkan