PGRI Resmi Mengundurkan Diri dari POP Kemendikbud
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak, atau POP Kemendikbud.
Ketua umum pengurus besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta organisasi penggerak Kemendikbud.
Salah satunya PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru, dan guru honorer, serta penyediaan infrastruktur di daerah.
Sebelumnya, majelis pendidikan dasar dan menengah pimpinan pusat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama PBNU mengundurkan diri dari program organisasi penggerak Kemendikbud.
Mundurnya kedua lembaga karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak dinilai tidak jelas.
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menilai tidak ada transparansi dalam proses seleksi, sehingga beberapa ormas dan program CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam bidang pendidikan, lolos seleksi.
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tidak melupakan peran Nadhlatul Ulama dan muhAmmadiyah dalam dunia pendidikan Indonesia.
Cak imin menilai program organisasi penggerak yang mendapat dukungan dana dari APBN perlu dievaluasi.
Ketua umum pengurus besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta organisasi penggerak Kemendikbud.
Salah satunya PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru, dan guru honorer, serta penyediaan infrastruktur di daerah.
Sebelumnya, majelis pendidikan dasar dan menengah pimpinan pusat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama PBNU mengundurkan diri dari program organisasi penggerak Kemendikbud.
Mundurnya kedua lembaga karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak dinilai tidak jelas.
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menilai tidak ada transparansi dalam proses seleksi, sehingga beberapa ormas dan program CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam bidang pendidikan, lolos seleksi.
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim tidak melupakan peran Nadhlatul Ulama dan muhAmmadiyah dalam dunia pendidikan Indonesia.
Cak imin menilai program organisasi penggerak yang mendapat dukungan dana dari APBN perlu dievaluasi.