Transparan, Pemkab Banyuwangi Pajang Data Penerima Bansos
- 4 tahun yang lalu
BANYUWANGI, KOMPAS.TV - Di Banyuwangi, Jawa Timur, pemerintah kabupaten memiliki cara jitu mengantisipasi penyelewengan bantuan sosial yang kini jadi sorotan KPK terkait data penerima bansos.
Masjid Jami Baiturohman di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, jadi salah satu tempat memajang data warga penerima bantuan.
Demi transparansi, seluruh data penerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten semuanya dipaparkan secara terbuka.
Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui siapa saja warga yang menerima bantuan.
Jika ada yang tidak tepat sasaran bisa segera diusulkan untuk direvisi .
Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 rupanya menyisakan persoalan di sejumlah daerah.
Apalagi kalau bukan data para warga penerima bantuan sosial.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengendus adanya permasalahan data bantuan sosial.
KPK mengungkap masalah terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos terjadi karena sejumlah daerah belum memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Hingga kini baru 286 dari 514 pemerintah daerah yang memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial.
KPK telah menerbitkan surat edaran DTKS yang harusnya menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial.
KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak mengabaikan kriteria penerima bansos.
Masjid Jami Baiturohman di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, jadi salah satu tempat memajang data warga penerima bantuan.
Demi transparansi, seluruh data penerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten semuanya dipaparkan secara terbuka.
Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui siapa saja warga yang menerima bantuan.
Jika ada yang tidak tepat sasaran bisa segera diusulkan untuk direvisi .
Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 rupanya menyisakan persoalan di sejumlah daerah.
Apalagi kalau bukan data para warga penerima bantuan sosial.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengendus adanya permasalahan data bantuan sosial.
KPK mengungkap masalah terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos terjadi karena sejumlah daerah belum memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Hingga kini baru 286 dari 514 pemerintah daerah yang memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial.
KPK telah menerbitkan surat edaran DTKS yang harusnya menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan sosial.
KPK mengingatkan kepada kepala daerah agar tidak mengabaikan kriteria penerima bansos.