Gubernur Jateng Tolak Pilkada Tak Langsung
- 5 tahun yang lalu
Gubernur Jateng yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku kurang setuju dengan wacana kembali ke pilkada tidak langsung. Menurut Ganjar, praktik suap akan kembali terjadi jika pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung. Gubernur Jateng berharap ada pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan pilkada.
Menurut Ganjar, jika nantinya pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung, maka perlu adanya perbaikan dari segi kampanye ataupun pengelolaan anggaran. Hal ini dinilai penting karena, menurut Ganjar, selama ini yang menjadi masalah pelaksaan pilkada langsung adalah biaya yang mahal.
Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, suara penolakan diubahnya pilkada langsung juga disuarakan wakil ketua umum partai demokrat, agus agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY.
Bagi AHY, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung harus terus dijalankan sesuai amanat reformasi tahun 1998.
Wacana mengubah pilkada langsung sempat disuarakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Wacana dilontarkan, lantaran banykanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, akibat biaya politik yang mahal.
Mantan Kapolri ini ingin pelaksanaan pilkada secara langsung hanya dilakukan di daerah yang memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi yang baik.
Menurut Ganjar, jika nantinya pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung, maka perlu adanya perbaikan dari segi kampanye ataupun pengelolaan anggaran. Hal ini dinilai penting karena, menurut Ganjar, selama ini yang menjadi masalah pelaksaan pilkada langsung adalah biaya yang mahal.
Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, suara penolakan diubahnya pilkada langsung juga disuarakan wakil ketua umum partai demokrat, agus agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY.
Bagi AHY, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung harus terus dijalankan sesuai amanat reformasi tahun 1998.
Wacana mengubah pilkada langsung sempat disuarakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Wacana dilontarkan, lantaran banykanya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, akibat biaya politik yang mahal.
Mantan Kapolri ini ingin pelaksanaan pilkada secara langsung hanya dilakukan di daerah yang memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi yang baik.