KPK Diminta Ikut Kawal Seleksi Calon Pejabat BUMN
- 5 tahun yang lalu
Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho menilai calon direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu melalui penyaringan atau screening di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan BUMN.
Metode tersebut sama halnya dengan yang digunakan Presiden Joko Widodo saat memilih calon menteri di kabinetnya. Selain pola screening, Kementerian BUMN bisa menggunakan metode lain dengan melibatkan lembaga antikorupsi itu sebagai panitia seleksi (Pansel) pemilihan direksi maupun komisaris.
Adapun sedikitnya 60 kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari jumlah itu, 19 kasus mengakibatkan kerugian negara hingga Rp3,1 triliun.
Antara: Yudhi Mahatma, Puspa Perwitasari, Jojon, Indrianto Eko Suwarso, Aprillio Akbar, Hafidz Mubarak A/ MI: Susanto, Arya Manggala.
KPK Diminta Ikut Kawal Seleksi Calon Pejabat BUMN
Metode tersebut sama halnya dengan yang digunakan Presiden Joko Widodo saat memilih calon menteri di kabinetnya. Selain pola screening, Kementerian BUMN bisa menggunakan metode lain dengan melibatkan lembaga antikorupsi itu sebagai panitia seleksi (Pansel) pemilihan direksi maupun komisaris.
Adapun sedikitnya 60 kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari jumlah itu, 19 kasus mengakibatkan kerugian negara hingga Rp3,1 triliun.
Antara: Yudhi Mahatma, Puspa Perwitasari, Jojon, Indrianto Eko Suwarso, Aprillio Akbar, Hafidz Mubarak A/ MI: Susanto, Arya Manggala.
KPK Diminta Ikut Kawal Seleksi Calon Pejabat BUMN