#1MENIT | Anak Dilarang Politik Praktis
- 6 tahun yang lalu
Sekolah dan Pesantren Dilarang Jadi Tempat Kampanye
Menjelang Pilpres 2019 sudah banyak para tim sukses dan aktor politik untuk berkampanye. Mereka mulai bersafari mendorong masyarakat ramai-ramai untuk memilih jagoannya masing-masing. Termasuk bersafari dan kampany ke lembaga pendidikan.
Beredar video viral sekelompok anak pramuka bersama beberapa pembinanya lakukan politik praktis. Mereka ramai-ramai teriakan ‘2019 Ganti Presiden’ mengikuti sorakan dari para pembinanya. Salah seorang guru di SMAN 87 Jakarta melakukan doktrin benci kepada salah satu calon capres ke anak muridnya. Meski guru tersebut tidak terlibat langsung sebagai tim sukses, ia melakukannya karena ingin capres lainnya menang dalam pemilihan presiden 2019. Tak terkecuali cawapres Jokowi, Ma’aruf Amin sebagai ulama mulai ‘silahturahmi’ ke pondok pesantren.
Bila melihat kembali UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 larang penggunaan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye.
Komisioner Bawaslu Mochamad Afifudin ingatkan kepada para capres-cawapres beserta timsesnya untuk gak berkampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Jika mereka terbukti lakukan kampanye ditempat tersebut bisa kena pasal 521 UU Pemilu. “Sesuai pasal 521, sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda,” tegas Mochamad Afifudin.
Murid-murid sekolah dan santri di pesantren yang sebagian besar anak-anak masuk dalam lembaga pendidikan. Mereka punya hak mendapatkan pendidikan yang dilindungi oleh pemerintah. Kalo kata Halili Hasan bukannya anak-anak tidak boleh menerima pendidikan politik. Hanya saja harus tepat edukasi politiknya seperti apa jangan sampai pendidikan mereka terabaikan gara-gara politik praktis.
“Edukasi soal manfaat dan esensi politik. Biar sadar apa kegunaan politik. Setiap orang punya hak yang sama, menghormati pilihan yang berbeda dan gimana cara politik yang beradab. Bukan ditanamkan untuk membenci satu sama lain,” kata pengamat politik UNY itu.
Kak Seto juga ingatkan jangan melibatkan anak-anak untuk memobilisasi politik. Pengamat pendidikan anak tersebut berpendapat kalo anak-anak mudah dieksploitasi. “Anak-anak mudah dieksploitasi atau dipengaruhi dan diperalat. Mereka cenderung nurut dan mudah untuk dibujuk”.
Pilpres 2019 udah setahun lagi. Sosialisasi, kampanye atau apapun namanya yang tujuannya untuk membujuk masyarakat untuk memilih musti diperhatikan. Jangan sampai kita merugikan kepentingan orang terutama anak-anak.
Polling: Kamu setuju pendidikan dimasukin politik? A. Setuju, Biar Ngerti B. Gak, Kisruh Dunia Pendidikan
Subscribe di sini: https://www.youtube.com/c/OpiniID untuk ngeliat video lucu/informatif/motivasi lainnya.
Simak berbagai opini masyarakat dan berikan opinimu disini:
http://opini.id
Twitter:
https://twitter.com/OPINI_id
Instagram:
https://www.instagram.com/opiniid/
Facebook:
https://www.facebook.com/Opinidotid
Menjelang Pilpres 2019 sudah banyak para tim sukses dan aktor politik untuk berkampanye. Mereka mulai bersafari mendorong masyarakat ramai-ramai untuk memilih jagoannya masing-masing. Termasuk bersafari dan kampany ke lembaga pendidikan.
Beredar video viral sekelompok anak pramuka bersama beberapa pembinanya lakukan politik praktis. Mereka ramai-ramai teriakan ‘2019 Ganti Presiden’ mengikuti sorakan dari para pembinanya. Salah seorang guru di SMAN 87 Jakarta melakukan doktrin benci kepada salah satu calon capres ke anak muridnya. Meski guru tersebut tidak terlibat langsung sebagai tim sukses, ia melakukannya karena ingin capres lainnya menang dalam pemilihan presiden 2019. Tak terkecuali cawapres Jokowi, Ma’aruf Amin sebagai ulama mulai ‘silahturahmi’ ke pondok pesantren.
Bila melihat kembali UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 larang penggunaan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye.
Komisioner Bawaslu Mochamad Afifudin ingatkan kepada para capres-cawapres beserta timsesnya untuk gak berkampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Jika mereka terbukti lakukan kampanye ditempat tersebut bisa kena pasal 521 UU Pemilu. “Sesuai pasal 521, sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda,” tegas Mochamad Afifudin.
Murid-murid sekolah dan santri di pesantren yang sebagian besar anak-anak masuk dalam lembaga pendidikan. Mereka punya hak mendapatkan pendidikan yang dilindungi oleh pemerintah. Kalo kata Halili Hasan bukannya anak-anak tidak boleh menerima pendidikan politik. Hanya saja harus tepat edukasi politiknya seperti apa jangan sampai pendidikan mereka terabaikan gara-gara politik praktis.
“Edukasi soal manfaat dan esensi politik. Biar sadar apa kegunaan politik. Setiap orang punya hak yang sama, menghormati pilihan yang berbeda dan gimana cara politik yang beradab. Bukan ditanamkan untuk membenci satu sama lain,” kata pengamat politik UNY itu.
Kak Seto juga ingatkan jangan melibatkan anak-anak untuk memobilisasi politik. Pengamat pendidikan anak tersebut berpendapat kalo anak-anak mudah dieksploitasi. “Anak-anak mudah dieksploitasi atau dipengaruhi dan diperalat. Mereka cenderung nurut dan mudah untuk dibujuk”.
Pilpres 2019 udah setahun lagi. Sosialisasi, kampanye atau apapun namanya yang tujuannya untuk membujuk masyarakat untuk memilih musti diperhatikan. Jangan sampai kita merugikan kepentingan orang terutama anak-anak.
Polling: Kamu setuju pendidikan dimasukin politik? A. Setuju, Biar Ngerti B. Gak, Kisruh Dunia Pendidikan
Subscribe di sini: https://www.youtube.com/c/OpiniID untuk ngeliat video lucu/informatif/motivasi lainnya.
Simak berbagai opini masyarakat dan berikan opinimu disini:
http://opini.id
Twitter:
https://twitter.com/OPINI_id
Instagram:
https://www.instagram.com/opiniid/
Facebook:
https://www.facebook.com/Opinidotid